PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK - NURRIA MASKURIN ULFA (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021)
ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that has not yet recognize. In a short time, many victims have lost their lives due to this virus. The Central Government gave instructions to the regional government to make efforts to reduce the number of confirmed cases. The problems in this study are how the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 and how to apply the sanctions to health protocol and what efforts made to prevent the spread of the virus reduce violations. In this research, the writer uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. So, the results are legal carried out by law enforcement parties consisting of the police, TNI and Satpol PP. If the community or business actor violates these rules, the sanctions are verbal/reprimand sanctions, written sanctions, social work, administrative sanctions, temporary dismissal, temporary closure.Keywords: Corona, Covid-19, Law Enforcement ABSTRAKCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang belum teridentifikasi sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, sudah banyak korban yang kehilangan nyawa akibat virus ini. Pihak pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya guna menekan jumlah kasus terkonfirmasi. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pendemi Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga satpol PP. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara.Kata Kunci: Corona, Covid-19, Penegakan Hukum