DINAMIKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM - Hafiz, Muhammad (AL-AHKAM, 2013)
Negara Muslim seringkali terjebak pada situasi yang dilematis antara bersikap eksklusif dengan mempertahankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang digariskan oleh Islam melalui hukum Islam, atau mengikuti prinsip-prinsip HAM yang diatur secara internasional melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Keberadaan Independent Permanent Commission of Human Rights (IPHRC), sebagai salah satu lembaga inti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dimaksudkan untuk menjadi mediator bagi terjadinya dialog konstruktif antara diskursus HAM di satu sisi dengan hukum Islam di sisi lain sehingga mampu mereduksi pandangan dikotomis yang berdampak pada kesenjangan dan konflik. Dialog setara yang terus-menerus antara dua entitas, hukum Islam dan HAM harus selalu diupayakan untuk membuka peluang yang lebih luas pada pemahaman bersama dan pada gilirannya akan memudahkan tercapainya kemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara Muslim. Di sisi lain, dialog ini menjadi sarana penting bagi pembangunan diskursus HAM dan menghilangkan stigma negatif terhadap hukum Islam yang seringkali dituduh melanggar HAM, serta sebaliknya membuka ruang interpretasi dan kajian hukum Islam yang secara terus-menerus mengarah pada relevansi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer.***Muslim countries often stuck in a dilemmatic situation between be exclusively with retaining the Islamic principles of human rights through Islamic law or follow the principles of human rights which is regulated internationally through Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The existence of Independent Permanent Commission of Human Rights (IPHRC) as one of the core institutions of organization of the Islamic Cooperation (OIC) intended to be a mediator for the occurrence of constructive dialogue between human rights discourse on one side with Islamic law on the other side. This is the way to reduce dichotomous view that impact on gaps and conflict. The equivalent dialogue continuously between two entities, Islamic law and human rights must always be attempts to open opportunities in more widely shared understanding and in turn will facilitate the achievement of progress and the protection of human rights in Muslim countries. This dialogue also important to remove the negative stigma against Islamic law that is often accused of violating human rights. and also to open space of interpretation to Islamic law that relevance with contemporary life.***Keywords: HAM, hukum Islam, IPHRC, OKI