PEMERINTAH DAN HAK BERAGAMA DI INDONESIA - Irfan Setia Permana (UPPM Politeknik TEDC Bandung, 2018)
Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif merupakan pengelola dalam tatanan sebuah Negara. Kondusifnya sebuah Negara bergantung dari peran pemerintah dalam memperlakukan setiap warganya dengan adil. Salah satu yang menjadi perhatian Negara tentunya adalah Agama. Terdapat enam Agama yang diakui sebagai Agama resmi di Indonesia. Oleh sebab itu maka pemeluk suatu agama di Indonesia selayaknya diperlakukan secara proporsional dan adil oleh Pemerintah sehingga dapat menjalankan kewajiban agamanya. Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan tema ini adalah: menentukan fokus penelitian, menentukan jenis dan sumber data kemudian mengolah dan menganalisisnya. Hasil dari pembahasan topik ini menunjukkan bahwa Undang-undang Negara Indonesia telah menjamin hak dan kebebasan setiap warganya untuk beragama sesuai keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, maka selayaknyalah orang-orang yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk senantiasa menjaga kebebasan beragama setiap warganya tersebut tanpa melihat ideologi yang dianutnya. Masih terdapat di negeri ini praktik-praktik diskriminatif dan ketidakadilan terhadap pemeluk agama tertentu, maka diperlukan langkahlangkah untuk memberikan keadilan bersama, diantaranya; perjuangan politik kesetaraan dan penguatan kapasitas dan pemahaman multikulturalisme atas nilai-nilai demokrasi. Upaya pertama merupakan advokasi atas sejumlah kebijakan negara yang masih dirasa belum adil. Beberapa produk undang-undang yang kurang selaras dengan semangat UUD 1945 dan perkembangan dunia modern sudah selayahnya ditinjau kembali. Sedangkan upaya kedua dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran umat mayoritas untuk lebih mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, humanistik, cinta tanah air dan toleransi terhadap keragaman. Apabila hal-hal mulia ini berhasil dikembangkan dan diimplementasikan oleh seluruh umat maka akan bermanfaat tidak hanya bagi konsolidasi demokrasi di negeri ini, tetapi juga akan semakin meneguhkan bangsa dan Negara. Kata Kunci: pemerintah, agama