MODEL KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SD MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO - Muh Shulthon Rachmandhani; Mukhibat Mukhibat (LP. Ma'arif Janggan Magetan, 2020)
Abstract: Policy is important in developing the quality of education in schools. The right policy has been able to deliver SD Muhammadiyah 1 Ponorogo to achieve achievements at the international level. The applied policy is very interesting to study so that it can be found a policy model that will become best practice for other schools in developing the quality of education. This study, by using a qualitative research method, has found that the educational policy model implemented by SD Muhammadiyah 1 Ponorogo is a linear model of Islamic-based policy implementation. This linear model, the decision making phase is the most important aspect, while the policy implementation phase does not receive much attention. While the success of policy implementation depends on the ability of the policy implementing unit. If the policy implementation fails then the school management is responsible, the school management must make a better effort to increase the implementing institutional capacity. Kebijakan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Kebijakan yang tepat telah mampu mengantarkan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo meraih prestasi ditingkat Internasional. Kebijakan yang diterapkan sangatlah menarik untuk diteliti sehingga dapat ditemukan sebuah model kebijakan yang akan menjadi best practice bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan mutu pendidikannya. Penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitataif telah menemukan bahwa model kebijakan pendidikan yang diterapkan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah model linier implementasi kebijakan berbasis ke-Islaman. Model linier ini, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, Sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan unit pelaksana kebijakan. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang bertanggung jawab adalah pihak manajemen sekolah, maka manajemen sekolah harus melakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.