Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bulukumba - Nurfaila Tasni; Irsyadi Siradjuddin; Fadhil Surur (Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura, 2021)
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba ditetapkan sebagai kawasan pembangunan minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 / KEPMEN-KP / 2013, untuk melihat optimalisasi program pembangunan maka diperlukan monitoring sebagai bentuk evaluasi, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat infrastruktur yang tersedia di kawasan Minapolitan dan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program di kawasan Minapolitan Kabupaten Bulukumba. Batasan t penelitian ini adalah melihat kesesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi eksisting, mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan perencanaan, produksi perikanan, dan kendala dalam pengembangannya serta cakupan wilayahnya merupakan kawasan Minapolitan Bulukumba yang terdapat pada Kawasan Minapolitan Bulukumba. Rencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 - 2031. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua digunakan analisis skala likert dengan metode scoring berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagai langkah evaluasi, dimana proses evaluasi dilaksanakan dengan rencana yang seharusnya. Hasil dalam penelitian ini untuk masalah pertama menyatakan hasil evaluasi bahwa implementasi kawasan minapolitan berdasarkan ketersediaan fasilitas mencapai 44,6% dengan kategori prasarana kurang baik mencapai 66% pada kategori sedang sehingga masih banyak yang dibutuhkan. untuk direalisasikan dan jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu Tingkat implementasi program dalam pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 80% dengan kategori baik secara keseluruhan program telah dilaksanakan, namun perlu adanya optimasi. Sehingga dampak program tersebut menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah seperti pemberian permodalan (home industry) sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan usahanya sendiri.