Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat : Studi Kasus Kekerasan Seksual Pascabencana Alam Di Indonesia - Milawaty (Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk memotret kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam, dan melihat peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada anak penyintas bencana alam. Data kejadian difokuskan pada masa tanggap darurat dengan pertimbangan masa tanggap darurat merupakan masa rawan sekaligus masa banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diperoleh antara lain adalah penelantaran, perdagangan anak korban tsunami, perkosaan dan percobaan perkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, dan pengintipan yang dilakukan saat mandi di lokasi-lokasi pengungsian, (2) Konstruksi bangunan yang tidak responsif gender, faktor norma sosial, menurunnya proteksi orang tua, ketidakpastian ekonomi, bantuan kemanusiaan yang tidak sensitive gender dan peduli anak, lama waktu pengungsian, kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, lemahnya aturan keamanan dan keselamatan, besarnya peran media, dan keluarga yang terpisah dari komunitasnya menjadi faktor penyebab masih ditemukannya berbagai kekerasan seksual pada anak pascabencana alam, (3) peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.