IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI PRODUKTIF (Studi Kasus Program Pnpm Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) - Soleh Suharsono; Bashori Muchsin; Afifuddin Afifuddin (Universitas Islam Malang, 2019)
Program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program bantuan kepada rakyat miskin di perkotaan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi, tetapi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan yang terjadi, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan PNPM dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (2014) Kebijakan PNPM yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan Tlogomas yang dijalankan oleh BKM Tlogomas merupakan usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentas kemiskinan khususnya di lingkungan kelurahan Tlogomas kota Malang. Proyek PNPM telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, terutama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 343/KPTS/1999 tentang Manual Project Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Sampai tahun 2018 terdapat 47 KSM di kelurahan Tlogomas yang memperoleh bantuan modal dari program PNPM, besarnya bantuan modal yang dicairkan untuk masing-masing KSM berbeda satu dengan lainnya yaitu antara Rp 2 juta sampai Rp 18 juta dan dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Bantuan modal tersebut di ajukan untuk menambah modal usaha untuk menunjang dan mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing KSM yang bergerak diberbagai jenis usaha kecil. Program tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan usaha produktif KSM. Sebagian besar KSM yang menerima bantuan modal mampu meningkatkan penghasilannya, mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Meningkatkan Ekonomi Produktif.