IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu ) - Lailatul Chasanah; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron (Universitas Islam Malang, 2020)
Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerahnya agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman.Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Di Kota Batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfatkan oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikan pembayaran tarif parkir, Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010. Dengan tidak sesuai nya tarif parkir ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada sektor retribusi parkir tidak dapat tercapai. Faktor-faktor yang menghambat diantaranya sumber daya manusia seharusnya profesional, isi kebijakan belum dipahami oleh implementor kebijakan dan pelaksana lainnya, serta pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Dan faktor-faktor yang mendukung ini seharusnya didukung oleh ada insentif pengelola parkir, fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat yang sangat penting juga dalam impelentasi kebijakan peraturan ini. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, retribusi parkir