ANALISIS PERAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KOLEKTOR DESA DI MEDIASI KEPUASAN KERJA DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU - Bambang Supeno; Fahmi Oemar; Munandar Munandar (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Pekanbaru, 2021)
Retribusi dan Pajak daerah telah di atur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009,”UU RI ini memberi peluang bagi pemerintah .daerah memperoleh tambahan pendapatan berasal dari PendapatannAsli .Daerah (PAD) yaitu berupa Pajak Bumii& Bangunan Perdesaan dan Perkotaann ( PBB-P2 ). Pemerintahan Kabupaten”Rokan Hulu mempunyai luas areal +7.588,13 kilo meter persegi, terdiri 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa memiliki potensi penambahan penerimaan daerah yang berasal dari PBB-P2. Prakteknya sampai saat ini permasalahan pada tingkat penerimaan PBB-P2 tetap menjadi sebuah permasalahan karena belum mencapai target. Target yang cukup besar tersebut dalam pelaksanaannya tidak dapat tereliasi 100%. Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tahun 2016 realisasi tercapai sebesar 61,88%, tahun 2017 sebesar 61,85% dan tahun 2018 sebesar 60,68%. Hal ini banyak faktor penyebabnya antara lain petugas pemungut PBB-P2 yang bekerja belum mencapai maksimum. Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis peran insentif terhadap kinerja kolektor desa di mediasi kepuasan kerja dalam penerimaan PBB-P2 Kabupaten Rokan Hulu. Analisis SEM PLS digunakan menguji model suatu hipotesis, serta digunakan menentukan konsistensi model, apakah sesuai sampel data. Hasil penelitian menunjukan: 1) Adanya impek signifikan insentif pada kepuasan kerja & kinerja kolektor, 2) Adanya impek signifikan kepuasan kerja pada kinerja kolektor, 3) Melalui kepuasan kerja, variabel insentif memiliki impek signifikan pada kinerja kolektor.