Posbindu Disabilitas - Shinta Chyntia Agustina (Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 2018)
Posbindu disabilitas merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan dari dan oleh masyarakat disabilitas dan pendampingnya, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Peserta Posbindu Disabilitas dimulai pada usia anak-anak sampai usia lansia, dilaksanakan setiap bulan pada saat pertemuan bulanan organisasi disabilitas. Posbindu Disabilitas di DIY berbeda dengan pelaksanaan Posbindu di daerah lain dikarenakan adanya pembiayaan tenaga medis (dokter) yang datang tiga bulan sekali dan rehabilitasi oleh Bapel Jamkesos DIY . Pobindu disabilitas mulai dilaksanakan di DIY pada bulan Agustus 2017. Sampai dengan sekarang ada 12 kelompok Posbindu disabilitas, dengan jumlah anggota sebanyak 559 disabilitas dan 723 pendamping disabilitas. Permasalahan dalam program Posbindu Disabilitas adalah 1) Keterbatasan fisik/mental sasaran/penyandang disabilitas menghambat mobilitas; 2) Organisasi penyandang disabilitas sangat banyak, bermacam-macam dan terfragmentasi; 3) Upaya promotif dan preventif belum menjadi sesuatu hal yang “ main setting “ apalagi mengenai disabilitas yang merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 4) Kepercayaan stakeholder lintas sektor terhadap program Posbindu disabilitas masih rendah; 5) Isu pemberdayaan masyarakat kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial. Strategi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1) Menyatukan kebutuhan pelayanan disabilitas antar organisasi disabilitas yang berbeda-beda, sehingga Isu pemberdayaan masyarakat tidak kalah dengan isu bantuan jaminan kesehatan maupun sosial; 2) Melakukan koordinasi antara organisasi disabilitas, Puskesmas Dinas Kesehatan, Balai Jamkesos dan lintas sektor program terkait disabilitas bahwa upaya promotif dan preventif merupakan sesuatu hal yang “ main setting “ walaupun disabilitas merupakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan di Puskesmas; 3) Perlunya dukungan, pembinaan dan pengawasan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, pada pelaksanaan Posbindu Disabilitas, pemberian pelayanan di Puskesmas sebagai rujukan kegiatan Posbindu Disabilitas dan home care sebagai tindak lanjut dari kegiatan Posbindu disabilitas; 5) Perlu dibuat road map dan pedoman evaluasi dari kegiatan Posbindu disabilitas yang melibatkan semua stakeholder terkait.