Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan yang Dilakukan Dengan Menggunakan Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Banding Nomor 704/PDT/2017/PT.DKI juncto Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst) - Aulia Rohayati Rahmaniah (Universitas Indonesia, 2019)
Dalam membuat suatu perjanjian, seharusnya pihak yang ada dalam perjanjian tersebut adalah pihak yang benar-benar melakukan perikatan atau kuasanya. Hal ini sangan berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang berada dalam perjanjian apabila perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam tesis ini, kasus terjadi dimana seseorang dijebak untuk membayarkan utang orang lain yang tidak ia ketahui adanya, dengan menggunakan identitasnya sebagai identitas palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah putusan batal demi hukum oleh hakim terhadap Akta Pengakuan Hutang serta Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam kasus ini sudahlah tepat karena sejak awal tidak ada perikatan sehingga melanggar pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu Notaris/PPAT meskipun dibebani tanggungjawab secara hukum perdata, sebenarnya juga dapat dibebani tanggung jawab secara administratif terkait dengan sanksi profesi nya. Kata kunci : Perjanjian, Perikatan, Tanggung Jawab.