Implikasi Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kuorum (Studi Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKIJakarta Nomor: 5/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/XI/2017) - Adriella Claresta (Universitas Indonesia, 2019)
Artikel ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidakmemenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran DasarPPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan aktaBerita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GCM (PPRSCGCM)dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSCGCMberlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yangkurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawabNotaris. Disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSCGCMtidak sah dan tanggung jawab Notaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dariMajelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/ataubunga secara perdata apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdatadan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalahagar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumentermasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yangakan datang. Selain itu Notaris seharusnya sedapat mungkin memberikan penjelasan,menunjukkan kelemahan atau kekurangan, serta konsekuensi dalam akta yang akandibuatnya kepada klien.Kata kunci: Notaris, Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun, Kuorum