STUDI EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO - Zuriyati Muhamad; Rona Febriyona (program studi ilmu keperawatan fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah gorontalo, 2021)
Program Jampersal merupakan Program Pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB sesuai dengan target MDG’s, dengan harapan meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan, meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui focus group discussion (FGD) dan Indepth Interview (Wawancara Mendalam). Penelitian ini dilakukan terhadap ibu bersalin yang menggunakan jampersal, ibu bersalin yang tidak menggunakan jampersal, bidan yang terlibat dalam pelayanan Jampersal, dan kepala bagian Promosi Kesehatan/Pengelola program Jampesal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bersalin merasakan kepuasan pada saat bersalin program Jampersal di bidan NP dan RD. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Desa dan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang berjumlah 10 orang, 8 bidan telah termotivasi dan telah melaksanakan program jampersal yang merupakan program pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Promosi Kesehatan/pengelola program jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Program Jampersal merupakan Program Pemerintah Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan Untuk mencapai program MDGs Point ke-4 dan ke-5. Dinas Kesehatan perlu melakukan suatu supervisi sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan Jampersal kepada bidan sekaligus mendengarkan keluhan tentang maslah pelaksanaan jampersal dan memberikan petunjuk serta saran dalam mengatasi masalah. Supervisi dilakukan untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi bidan dalam pelaksanaan jampersal.