PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO - Soleman Bully (Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021)
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan hambatan apa yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan fsik di Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten NagekeoPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di kelurahan Mbay 1, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo serta untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami kejadian yang digambarkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Dengan bentuk penelitian ini, memungkinkan peneliti dapat mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau yang sebenarnya.Data yang dikumpulkan yaitu data primer maupun data sekunder yang peneliti peroleh dari lapangan diolah menjadi suatu kalimat yang jelas sehingga dapat dipahami.Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Informan dalam penelitian ini adalah kepala lurah, ketua LPMK, dan masyarakat dalam hal ini adalah kepala lingkungan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di kelurahan Mbay 1 dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum masksimal. Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat dilihat kurang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mana pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak menentukan jadwal rapat yang tepat untuk melaksanakan pertemuan bersama ketua RT dan kepala lingkungan dalam hal ini yaitu melakukan penggalian gagasan (pagas) untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu, keluhan serta usulan dari masyarakat disampaikan ke pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta pengurus kelurahan ketika ada musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kelurahan dapat dikatakan sangat lama karena hal tersebut hanya diadakan dalam satu kali dalam satu tahun. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1 yaitu pada saat ada program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan akan diserahkan ke pihak ketiga yaitu tim pengawas dalam hal ini yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut menyebabkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Mbay 1.