ANALISIS TERHADAP “KEADAAN TERTENTU” DALAM HUBUNGAN DENGAN MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI - MARETHA IMELDA NIM. A1011171205 (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2022)
Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah mengeluarkan dana bantuan sosial sebesar 28,7 triliun untuk disalurkan ke Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Terkait dengan bantuan sosial tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial JPB dan empat orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19. Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian di atas, Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap “Keadaan Tertentu” Dalam Hubungan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi” penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan termasuk ke dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 pada masa Pandemi Covid 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Disebut penelitian yuridis normatif karena, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan terhadap keadaan tertentu dalam UU Tipikor pada masa pandemi Covid-19 ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional dalam penelitian ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan terhadap penanggulangan Covid-19 yang dibahas dalam penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan pada Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Kata Kunci : Keadaan Tertentu dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001