PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKAWINAN PESANAN DENGAN PRIA WARGA NEGARA ASING DI KOTA SINGKAWANG (ANALISIS PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) - CHRISMANIAR BEBY SYAFITRI NIM. A1011161092 (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2022)
Pernikahan kini menjadi modus dalam perdagangan orang. Modus perkawinan dalam perdagangan orang ini digunakan untuk menjaring banyak perempuan terutama perempuan yang minim ekonomi dan pendidikan. Pengatin pesanan merupakan hal yang lumrah terjadi di Kota Singkawang, bagi para perempuan objek tujuan dari pernikahan ini yaitu untuk merubah kondisi perekonomian keluarga. Namun praktik ini berkembang menjadi kasus yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Tindak pidana perdagangan orang merupakan Tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kasus ini beralih dari upaya mendapatkan keuntungan dengan menjodohkan dua pihak yang berbeda negara. Para perempuan di janjikan hidup mewah dan nyaman secara finansial namun mereka malah di siksa dan di perbudak oleh pria yang di jodohkan tersebut. Perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum ketika berhasil di pulangkan malah di abaikan tanpa alasan yang jelas. Hingga saat ini para korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas padahal sudah tercantum dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitiaan ini penulis ingin menjelaskan tentang perlindungan hukum yang harusnya di dapatkan oleh perempuan dalam korban pengantin pesanan tersebut dengan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Langkah dalam penelitian ini yaitu dimulai dari perumusah hipotesis dan perumusan masalah, melalui selanjutnya pengumpulan data, dan semua proses diakhiri dengan menarik kesimpulan dengan melalui pendekatan deskriptif analisis dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang terkumpul pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam pengumpulan data penuis mengambil beberapa sample dengan teknik sampel bertujuan untuk melengkapi data penulis. Melalui penelitian lapangan, penulis menemukan beberapa korban yang mengaku tidak mendapatkan perlindungan apapun dari negara bahkan mereka masih merasakan ketakutan di ligkungan sosialnya sendiri. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat bahwa perempuan merupakan aset penting negara dalam kelangsungan pertumbuhan serta perkembangan masyarakat maka penting bagi negara untuk lebih memperhatikan perlindungan korban dari kasus pengantin pesanan yang sangat merugikan bagi pihak perempuan. Maka dari itu sangat di perlukan perhatian khusus bagi para korban wanita dan menjalankan sebagaimana perlindungan hukum itu dibuat untuk korban tersebut yang tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdangan Orang