ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2022)
Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalami tolak-tarik kewenangan penyelenggaraan investasi dibidang pertambangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun yang permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan kegiatan penanaman modal dalam bidang usaha pertambangan. Eksistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral.Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan investasi di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Eksistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sebagai penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batubara diterbitkan atau tidak melainkan sebagai penyelesaian masalah yang timbul dari pertambangan mineral dan batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam mengelola tambang mineral dan batubara dihapuskan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam konteks asas otonom. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebab pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengetahui suatu izin pertambangan dapat diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha atau tidak, karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih gampang meninjau ke lapangan, karena jaraknya tidak jauh. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan, Otonomi Daerah.