ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT - Fitria Dewi Navisa (Universitas Islam Malang, 2022)
Ada 3 lembaga Negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain karena kedudukan dan fungsi masing-masing. Akan tetapi antar lembaga Negara tersebut memiliki hubungan yang perlu diketahui baik oleh warga Negara, dan juga antar lembaga Negara itu sendiri. Antar lembaga Negara mempunyai hubungan yang saling mengawasi dan mengontrol. problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat timbul terjadinya sengketa antar lembaga Negara, yang biasanya berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Adanya perbedaan dalam mengartikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang maupun fungsi suatu lembaga juga memicu terjadinya sengketa. Salah satu nya permasalahan sengketa antar lembaga Negara dalam divestasi Newmont. Dalam hal ini, antar lembaga Negara sama-sama merasa memiliki wewenang untuk menyelesaikan. Rumitnya kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya DPR yang tidak menyetujui pembelian 7% saham PT. NNT dikarenakan pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Sehingga kasus ini diselesaikan dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan serta makna batasan lembaga Negara, sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. (LEMBAGA yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional)Kata-Kunci: Sengketa, Newmont, Divestasi, Lembaga Negara There are 3 state institutions in Indonesia, executive, legislative, and judicial. All three have a relationship with each other because of the position and function of each. However, between state institutions it has a relationship that needs to be known both by citizens, and also between state institutions themselves. Between state institutions have a relationship that oversees and controls each other. problems in dispute resolution authority of state institutions in the Constitutional Court. So that there can be disputes between state institutions, which are usually related to constitutional authority. The existence of differences in deciphering the laws and regulations governing the authority and function of an institution also triggers disputes. One of the problems of disputes between state institutions in the divestment of Newmont. In this case, between state institutions equally feel the authority to resolve. The complexity of this case involved many parties, one of which the DPR did not approve the purchase of 7% of PT. NNT because the purchase of these shares must be through the approval of the DPR. So that the case was resolved and decided in the Constitutional Court with the issue of authority disputes between state institutions. Therefore, it is necessary to have an explanation of the limits and the meaning of the limits of state institutions, so that the settlement of disputes can run effectively. (Institutions relating to constitutional authority).Keywords: Dispute, Newmont, Divestment, State Institutions