Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency - Murizqy, Muhammad Alhadi; Dirkareshza, Rianda (Magister Hukum Universitas Semarang, 2022)
This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for. However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.