Komunikasi Politik Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Pengambilan Keputusan Perda (Studi Kasus Perdebatan Tentang Rancangan Perda Reklamasi) - Achmad Rizki Edinbur; Heri Budianto (FISIP Universitas Bung Karno, 2018)
Abstract Politic communication can be understood as a part of all the activities of the political system and describe the present and the past. So that the aspirations and interests be confirmed into public policies. The purpose of this study to examine how political communication member of Jakarta Parliament in decisions regarding reclamation regulations. This research approach is qualitative case study method denagan. The collection of data by using primary data and secondary data through interviews and documentation of surgical literature. Data management through qualitative analysis. The results of this study are the First, Jakarta Parliament is an institution that has a regional government administration functions and duties of budget oversight and drafting local regulations (legeslasi). City Council has fittings such as commission, Agency for Regional legislation and the Ethics Council. Committees and the legislative body is a bridge of partnership between DPRD DKI Jakarta by executives, Example 1) The Commission has a partnership with the local work unit, 2) Agency of Jakarta Parliament legislation has a partnership with the local government in this regard TIM existent regulations. Second, local regulations may reclaimed by DPRD DKI Jakarta is the right legislation City Council, but the implementation of Jakarta Parliament need political communication with the Jakarta government on the plan drafting local regulations this is done, to avoid the possibility that the government is also preparing a draft local regulations same. Keywordsc: Political Communication, Legeslatif, Executive, Regulation Reclamation Abstrak Komunikasi pollitik dapat dipahami sebagai bagian dari semua kegiatan sistem politik dan menggambarkan masa kini serta masa lampau. Sehingga aspirasi dan kepentingan dikomfirmasikan menjadi berbagai kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana komunikasi politik anggota DPRD DKI Jakarta berlangsung sehingga terjadi perdebata-perdebatan dalam pengambilan keputusan tentang perda reklamasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif denagan metode studi kasus. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder melalui bedah dokumentasi dan kepustakaan. Pengelolaan data melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertama, DPRD DKI Jakarta adalah merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan anggaran dan penyusunan peraturan daerah (legeslasi). DPRD DKI memiliki alat kelengkapan seperti komisi, Badan legislasi Daerah dan Badan Kehormatan. Komisi-komisi dan badan legislasi merupakan jembatan kemitraan antara DPRD DKI Jakarta dengan eksekutif, contoh 1) Komisi memiliki kemitraan dengan satuan kerja perangkat daerah, 2) Badan legislasi DPRD DKI Jakarta memiliki kemitraan dengan pemerintah daerah dalam hal ini TIM eksisten perda. Kedua, penyusunan perda reklamasi oleh DPRD DKI Jakarta merupakan hak legislasi DPRD DKI Jakarta, namun pelaksanaannya DPRD DKI Jakarta perlu melakukan komunikasi politik dengan pemerintah DKI Jakarta tentang rencana penyusunan rancangan peraturan daerah hal ini dilakukan, untuk menghindari kemungkinan pemerintah juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang sama. Kata Kunci : Komunikasi Politik, Legeslatif, Eksekutif, Perda Reklamasi.