Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan VISA Kunjungan untuk Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kantor Imigrasi Surakarta) - Muhammad Luthfi Setyaji Nugroho; H Hartanto (Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY, 2020)
Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing baik jalur Darat, Udara, maupun Perairan,. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional. Instrumen Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa dasarnya Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan wajib memiliki izin keimigrasian yang masih dalam masa aktif,. Kemudian, di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang Keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan Orang Asing di suatu Negara.