UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KUHP DI DITRESKRIMUM POLDA BALI - Kadek Taesa Ari Gunadi Ida Bagus Gede Subawa (Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021)
Selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali memang tergolong tinggi dikarenakan ini jantung kota dari Pulau Bali tidak bisa dielakan kejahatan bisa mungkin terjadi di daerah ini. Hal tersebut meningkat 20 persen hingga Desember 2019 yang mencapai 295 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 285 kasus dan ditahun 2017 hanya 253 kasus, dimana masih cukup rendah, total kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali dari tahun 2017 sampai 2019 menjadi 833 kasus lebih tinggi dari kasus kejahatan lainnya di Bali. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut yaitu mengenai modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh kepolisian dengan penggunaan landasan teoritis yakni teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. Modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menggunakan kunci palsu sebanyak 1737 kasus, dengan kunci asli atau nyantol sebanyak 144 kasus dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda motor sebanyak 27 kasus. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif, dan represif.