ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) - Fitriani Duha (Jurnal Panah Hukum, 2022)
Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui jejaring sosial yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapat tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)? . Metode Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU ITE). Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.