TATA KELOLA PEMERINTAHAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA - Sahala Purba; Kuras Purba (LEMBAGA PENERBIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI, 2022)
Riset ini bermaksud untuk mengevaluasi apakah pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara berhasil atau tidak ditinjau dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah dari 8 aspek pengukuran antara lain: Proporsi Otonomi Finansial Daerah, Proporsi Ketidakmandirian Finansial Daerah, Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Proporsi Keefektifan PAD, Proporsi Keefisienan PAD, Proporsi Keefektifan Pajak Daerah, Proporsi Keefisienan Pajak Daerah dan Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD. Riset ini adalah riset deskriptif kuantitatif dengan Subjek Riset informasi Finansial pemerintah daerah selama tahun 2013-2020, dan objek riset Informasi Realisasi Anggaran, Neraca, dan Informasi Rincian Penerimaan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis proporsi finansial. Hasil riset menunjukkan, dari 8 (delapan) proporsi pengukuran analisis laporan keuangan pemerintahan daerah terdapat kabupaten Pakpak Barat mengalami kegagalan dalam pengembangan ditinjau 5 (lima) proporsi yaitu Proporsi Otonomi Finansial Daerah, Proporsi Ketidakmandirian Finansial Daerah, Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Proporsi Keefisienan PAD, Proporsi Keefisienan Pajak Daerah, sedangkan kabupaten Toba hanya memiliki kelemahan pada Proporsi Ukuran Desentralisasi Fiskal, Kabupaten Humbang Hasundutan hanya lemah pada Proporsi Keefektifan PAD sedangkan Kabupaten Samori lemah dari Proporsi Ukuran Sumbangan BUMD, berarti bisa diambil kesimpulannya secara keseluruhan pemerintah pusat telah berhasil melakukan pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara.