PERAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI FENOMENA KAMPUNG TERJEPIT PADA DAS CISADANE KABUPATEN TANGERANG - Dicky Tanumihardja (Universitas Trisakti, 2018)
ABSTRAKPengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah isu multi dimensi yang membutuhkan pendekatan multi dimensi juga. Salah satu isu yang mendasar adalah bagaimana tidak berdayanya masyarakat berpenghasilan rendah yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan atau mendapatkan manfaatnya. Kondisi ini dapat terlihat dari adanya ko-eksistensi—tapi tanpa kohesi—dari pemukiman tradisional (mis. kawasan kumuh, kampung, dsb) di antara yang modern (mis. perumahan, mixed use development, dsb). Kondisi ini juga nampak pada DAS Cisadane yang selalu menjadi salah satu tempat dengan populasi terbanyak untuk pemukiman tradisional karena rendahnya kendali dari pemerintah. Sayangnya, pembangunan yang pesat di Kabupaten Tangerang telah menyebabkan pemukiman ini dikelilingi oleh pembangunan yang lebih maju (baik secara fisik maupun ekonomi) dan menciptakan jarak sosial di antaranya. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara mandiri, tetapi setelah pemaparan pendapat penasehat dari kalangan non-pemerintah maka diputuskan untuk melibatkan perguruan tinggi sebagai fasilitator dan pelaksana program karena perguruan tinggi dianggap mempunyai sumber daya yang lebih relevan untuk program ini. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan skema kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan secara khusus akan menekankan peran perguruan tinggi sebagai community developer; demikian juga tantangan yang dihadapi dan hasil pembelajarannya. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran institusi perguruan tinggi dalam menangani isu kemiskinan di sekitarnya. Kata Kunci: peran perguruan tinggi, pengentasan kemiskinan, multi dimensi, kolaborasi, ko-eksistensi tanpa kohesi. ABSTRACTPoverty alleviation in Indonesia has always been a multi dimensional issues that needs a multi dimensional approaches as well. One of the fundamental issue is how helpless are the low income community that caused them unable to participate with the progressive development or benefit from it. This situation can be pictured with the coexistence—but without cohesion—of traditional settlement (i.e. slums, kampungs, etc) among the modern ones (i.e. housing estate, mixed use development, etc). This situation is also occurred in Cisadane riverbanks which have always been one of the most populated area for traditional settlements because the lack of control from government. Unfortunately, the progressive real estate development in Tangerang region has caused these settlements surrounded with more advanced (both economically and physically) development and created the social gap in between. Initially the Regional Government (Pemerintah Kabupaten) conducted the poverty alleviation program independently, but soon after the hearing from non-governmental advisors then decided to involve universities as facilitator and conductor of the program because the universities are considered to have more relevant resources needed for the program. The purpose of this paper is to present the collaboration scheme taken among stakeholders and particularly will stressed the role of universities as the community developer; as well as the expected challenge and the lessons learned. This paper is expected to add more knowledge on how higher education institution addresses poverty issues around them. Keywords: role of universities, poverty alleviation, multi dimensional, collaboration, coexistence without cohesion