HARAPAN SEJAHTERA DAN ADIL MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA - Endang Pandamdari (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019)
Ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia menyebabkan sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi pra-sejahtera, karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber ekonomi. Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria disambut baik oleh pemerhati hukum agrarian dan masyarakat luas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan regulasi mengenai reforma agraria di Indonesia, dan apakah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penguasa telah melaksanakan reforma agraria sesuai jamannya, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Implementasi Peraturan Presiden ini telah diterapkan di beberapa daerah, antara lain dalam bentuk pendaftaran tanah sistematik lengkap, redistribusi tanah, perhutani sosial, pembangunan infrastruktur, bimbingan teknis pertanian, maupun kemudahan mendapat kredit perbankan. Hal tersebut memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat, namun dalam kegiatan redistribusi tanah, ditemukan keganjilan karena subyek reforma agraria bukan hanya perorangan Warga Negara Indonesia, melainkan dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan pula bahwa perseroan terbatas, koperasi dan yayasan dapat menjadi subyek tanah obyek reforma agraria. Ketentuan ini dapat mengurangi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dalam kaitannya dengan penguasaan tanah.Kata kunci: Reforma Agraria, Sejahtera, Keadilan.