Kajian Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.TTE) - Muhamad Rizky Adityas Wibisono; Endang Pandamdari (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020)
Penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan harus dilengkapi surat izin yaitu SIUP dan SIPI. Dalam penelitian ini ditemukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan SIUP. Pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana tanggung jawab nakhoda Kapal Motor Antonius 01 dalam penangkapan ikan tanpa SIUP dan SIPI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009? 2) bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dalam menyelesaikan perkara Kapal Motor Antonius 01 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian normative, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis data sekunder yang digunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Elmer Luas menurut pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Nakhoda KM Anthonius 01 wajib bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan tanpa surat izin. Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.Tte menurut penulis dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan Elmer Luas bertanggung jawab terhadap KM ANTHONIUS-01 yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Isi dari Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte tidak sesuai ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perikanan.