ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2014/PN.AP) - Putu Ameliagustina Awyadnyani; I Komang Suka’arsana (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019)
Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada umumnya tidak memiliki perbedaan, karena dalam hukum waris adat Bali anak angkat yang sudah diangkat setara dengan anak kandung baik dari status, hak, dan kewajibannya. Pengangkatan anak terjadi di Desa Buda Keling, tidak hanya anak laki-laki anak perempuan juga banyak yang dijadikan anak angkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali, dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.14/PDT.G/2014/PN.AP tentang pemberian warisan bagi anak angkat telah sesuai atau tidak dengan Hukum Waris Adat Bali. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Buda Keling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menunjukan pengangkatan anak harus merupakan dari anak saudara sekandung dari pihak sentana, apabila tidak ada anak dari saudara sekandung maka diperbolehkan dari luar keluarga. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris dengan ketentuan anak angkat telah disetujui dari pihak keluarga. Apabila pihak sentana atau keluarga tidak menyetuji adanya pengangkata anak, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya.