Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - Fathurrohman Siliwangi (UNISBA Press, 2022)
Abstract. Technology has affect the investment activities, especially the transactions of Non-Fungible Tokens (NFT) by Ghozali in the Open Sea, which uses smart contracts and cryptocurrencies as payment instruments, which creates legal issues regarding the validity of NFT transactions in Indonesia, considering that there are no legal regulations that specifically regulate NFT transactions in Indonesia. On the other hand, the economic rights status of an NFT work is not yet clear considering that a smart contract is not a license agreement as regulated in the Copyright Law. The purpose of this study is to understand the legality of the NFT sales transactions carried out by Ghozali in connection with Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions and to understand the ownership of economic rights over the copyrights of NFTs sold by Ghozali in the Open Sea. The research method is using a statutory approach and a conceptual approach in connection with the issued legal case. This type of research is a normative juridical research with descriptive analytical research specifications that examines based on secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected using library research techniques. The results of this study describe that since there is no legal regulation that specifically regulates the transactions, so as long as it does not harm other parties, then there is no cancellation from the parties and as long as the parties agree and understand all the risks, the sale of NFT by Ghozali is legally valid. The ownership of economic rights to NFT works through smart contracts is limited to the parties so that it is different from economic rights granted through licensing agreements. Abstrak. Perkembangan teknologi berdampak pada kegiatan investasi khususnya jual beli Non Fungible Token (NFT) oleh Ghozali di Open Sea yang menggunakan smart contract dan cryptocurrency sebagai alat pembayarannya yang menimbulkan permasalahan mengenai sah atau tidaknya transaksi NFT mengingat belum terdapat peraturan hukum yang khusus mengatur transaksi NFT di Indonesia. Di lain pihak status hak ekonomi atas suatu karya NFT belum jelas mengingat smart contract bukanlah perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan untuk memahami kepemilikan hak ekonomi atas hak cipta NFT yang dijual oleh ghozali di Open Sea. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menguraikan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta selama para pihak sepakat dan memahami segala resikonya maka penjualan NFT oleh Ghozali adalah sah secara hukum. Kepemilikan hak ekonomi atas karya NFT melalui smart contract bersifat terbatas bagi para pihak sehingga berbeda dengan hak ekonomi yang diberikan melalui perjanjian lisensi.