Hak-Hak Pekerja yang di PHK Akibat Pandemi Covid-19 di PT.X Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Delfian Januar Ramadhan; Deddy Effendy (UNISBA Press, 2022)
Abstract. The workforce can be said to be the backbone of a company, labor is also often used as a benchmark for the success of a company. With a fairly large role in a company, of course, workers must be guaranteed and protected their rights and obligations. Every year, the event of Termination of Employment (PHK) has become a fairly complicated problem due to the underlying factors and the post-event impact. the layoffs. During the Covid-19 pandemic, many companies used the Covid-19 factor as a justification for taking layoffs for workers. This is reinforced by the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Corona Virus Disease (Covid-19) Non-Natural Disasters as National Disasters. An interesting phenomenon to discuss is whether the Covid-19 pandemic can be used as a reason for company force majeure in carrying out layoffs and whether the company has fulfilled the rights of post-layoff workers based on a case study at PT. X Bandung City in terms of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research method is normative juridical using descriptive analytical research specifications. This data collection technique is through library research using secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. This data analysis method is a systematic interpretation method. Based on the results of the study, it was concluded that the layoff procedure at PT. X Bandung City cannot be categorized as a force majeure event because it is not an act of god and the company must fulfill the rights of post-layoff workers in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower jo. Law No. 11 of 2020 concerning Job CreationAbstrak. Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai tulang punggung sebuah perusahaann, tenaga kerja juga kerap dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah perusahaan. Dengan adanya peran yang cukup besar dalam sebuah perusahaan, tentunya tenaga kerja harus dijamin dan dilindungi hak-hak serta kewajibannya.Pada setiap tahun, peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah menjadi masalah yang cukup rumit dikarenakan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampak pasca peristiwa PHK tersebut. Masa pandemi Covid-19, banyak sekali perusahaan yang menjadikan faktor Covid-19 sebagai suatu alasan pembenar dalam melakukan tindakan PHK terhadap pekerja. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Fenomena yang menarik untuk dibahas adalah mengenai apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeur perusahaan dalam melakukan PHK dan apakah perusahaan telah memenuhi hak pekerja pasca PHK berdasarkan studi kasus di PT.X Kota Bandung ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode analisis data ini adalah metode penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur PHK di PT.X Kota Bandung tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa force majeur karena bukan sebuah act of god dan perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja pasca PHK sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja