Tanggung Jawab Direksi PT X (Tbk) atas Kinerja Perusahaan yang Menurun di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Rifdah Gaisa Firyal; Ratna Januarita (UNISBA Press, 2022)
The impact of the COVID-19 pandemic has led to low investor sentiment towards the market which in turn led the market to tend to be negative. As cases of the COVID-19 pandemic developed, the market fluctuated more in the negative direction. This also has a very significant impact on business continuity in a Limited Liability Company (PT). Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the legal consequences for the decline in the performance of PT X Tbk. during the Covid-19 pandemic in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) How to implement the responsibilities of the Board of Directors of PT X Tbk. Is the company's declining performance during the Covid-19 pandemic related to the principles of good corporate governance and the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines? The researcher uses normative juridical legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used systematic interpretation method. The results of this study are: Decrease in performance is the responsibility of the company's organs as described in the provisions of the Company Law. The legal consequence of this decline in the company's performance is the imposition of administrative sanctions as regulated in Article 5 Paragraph 1 of POJK Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for the Governance of a Public Company. Implementation of the responsibilities of the Directors of PT Astra Internasional Tbk during the Covid-19 pandemic has not accommodate the maximum implementation of governance principles as referred to in the Company Law and POJK. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Hal tersebut pun memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan bisnis di Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana implementasi tanggungjawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis.Hasil dari penelitian ini adalah: Penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. konsekuensi hukum dari penurunan kinerja perseroan ini ialah pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.Implementasi tanggung jawab Direksi PT Astra Internasional Tbk di masa pandemi Covid-19 ini belum mengakomodir adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK.