Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Iqbal Tawakal Bale; Edi Setiadi (UNISBA Press, 2022)
Abstract_To realize a state of law, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. Mining business or mining business is an activity within the framework of mineral and coal exploitation which includes the stages of general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales activities, as well as post-mining activities. Not long after receiving the report, 3 police personnel from the West Java Regional Police then came to the location and found the perpetrators at H's gold processing facility along with the discovery of evidence in the form of a hammer, an iron rod, a shovel, and a sack containing mud left over from gold processing. the. In terms of terms, illegal mining or illegal mining in English consists of two words, namely: illegal, which means illegal, prohibited, or contrary to the law, and mining, which means extracting part of the land containing valuable metals in the ground or rocks. In addition to administrative sanctions and/or criminal sanctions, perpetrators of criminal acts in the mining sector may also be subject to additional penalties in the form of: 1. confiscation of goods used in committing a crime; 2. deprivation of profits derived from criminal acts; and/or 3. the obligation to pay the costs incurred as a result of a criminal act. The negative impact on mining activities in protected forests occurs in the air which has an impact on human health and aquatic life, decreased water quality and flooding as well as local agriculture, changes in air temperature due to global warming on the climate, flora and fauna whose population is threatened, contaminated soil and erosion and destroyed landscapes. Efforts that can be made by the government in reducing the negative impact of mining activities in Indonesia include reforming regulations by revoking policies in the mining sector that are hierarchically contrary to the 1945 Constitution, being careful in making policies in the mining sector, and setting standards. high environmental management in the mining industry. Keywords: Criminal liability, Illegal mining, Criminal law Abstrak_Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tidak lama setelah mendapat laporan, 3 orang personil kepolisian dari Polda Jawa Barat kemudian datang ke lokasi dan menemukan para pelaku di tempat pengolahan emas milik H disertai penemuan barang bukti berupa palu, tongkat besi, sekop, dan satu buah karung yang berisi lumpur sisa pengolahan emas tersebut. Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3.kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain dengan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan. Keywords: Pertanggung jawaban pidana, Pertambangan ilegal, Hukum pidana.