Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Konsumen Perumahan untuk Mendapatkan Rumah Layak Huni Berdasarkan Hukum Positif - Rizki Amarulloh; Tatty Aryani Ramli (UNISBA Press, 2022)
Abstract. Home is a very important human need at this time. The state guarantees housing needs for the community. Apart from the government, the private sector/developer is given the right to organize housing. Housing consumers are entitled to housing conditions that are livable as a form of guaranteeing the right to security and safety. Provisions on housing have been specifically regulated in the housing administration regulationsAlthough it has been regulated by quite a lot of provisions, cases of consumer losses due to substandard housing products are still rife. In addition, housing consumers find it difficult to get compensation from development actors/developers. Based on this phenomenon, this study aims to determine the regulations regarding the role of the government in guaranteeing the rights of housing consumers to obtain livable houses based on positive law and the implementation of the obligations of business actors in providing compensation in the form of maintenance and repairs based on positive law.This research method uses a normative and juridical approach. Analytical Descriptive. The data collection used is library research. The method of data analysis in this study used qualitative juridical.The results of this study are that in an effort to guarantee the rights of housing consumers to obtain livable housing, the government in its role as a regulator prepares provisions regarding planning, supervision of development as well as maintenance and improvement of regulations on housing administration which are quite in accordance with the principles and objectives of consumer protection. If it is associated with the many cases of housing consumer losses on sub-standard houses, in the end it still requires good faith from business actors. Then the obligation of business actors to provide compensation is realized in the form of maintenance and repairs. However, the implementation is considered not optimal because there is no government supervision at the after-sales service stage and there are no provisions regarding repair procedures for non-self-help housing consumers. Abstrak. Rumah menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting pada saat ini. Negara menjamin kebutuhan rumah bagi masyarakat. Selain pemerintah, pihak swasta/pelaku usaha diberikan hak untuk menyelenggarakan perumahan. Konsumen perumahan berhak atas kondisi rumah yang layak huni sebagai bentuk dari terjaminnya hak atas keamanan dan keselamatan. Ketentuan tentang perumahan telah diatur secara khusus dalam peraturan penyelenggaraan perumahan. Meskipun telah diatur oleh ketentuan yang cukup banyak, kasus kerugian konsumen karena produk perumahan dibawah standar masih marak terjadi. Selain itu konsumen perumahan kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku pembangunan/developer. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang peran pemerintah dalam menjamin hak konsumen perumahan untuk mendapatkan rumah layak huni berdasarkan hukum positif serta implementasi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian berupa pemeliharaan dan perbaikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan bersifat Deskriptif Analitis. Pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam upaya menjamin hak konsumen perumahan untuk mendapatkan rumah layak huni, pemerintah dalam perannya sebagai regulator menyusun ketentuan mengenai perencanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan dan perbaikan pada peraturan tentang penyelenggaraan perumahan yang sudah cukup berkesesuaian dengan asas dan tujuan perlindungan konsumen. Jika dikaitkan dengan masih banyaknya kasus kerugian konsumen perumahan atas rumah dibawah standar, pada akhirnya tetap memerlukan itikad baik dari pelaku usaha. Kemudian kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan dan perbaikan. Namun implementasinya dinilai belum optimal karena tidak adanya pengawasan pemerintah pada tahap pelayanan purna jual serta belum adanya ketentuan mengenai tata cara perbaikan bagi konsumen perumahan non swadaya.