Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia - Atikah Mardhiya Rohmy; Setiyono Setiyono; Arini Indah Nihayaty (Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, 2022)
Kekerasan seksual telah menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah maupun penegak hukum juga mmberi atensi serius sehingga kebiri kimia dijadikan alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan seksual tersebut. Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia. Teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel dan teori tujuan pemidanaan Herbert L. Packer dijadikan landasan dalam membahas persoalan ini. Artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan/studi dokumen. Kajian dilakukan terhadap regulasi negara yang tertulis maupun bahan-bahan hukum lain, serta literatur yang memiliki kesesuaian dengan topik yang tengah dibahas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, mengenai kebiri kimian, selayaknya “ditinjau ulang kembali” untuk mendapatkan suatu formulasi pemidanaan yang lebih humanis serta tidak merendahkan martabat manusia. Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia Sexual violence has become a concern of many parties. Especially if the victims are children. The government and judiciary are also giving serious attention to. Thus, chemical castration is used as an alternative punishment for the perpetrators of these sexual crimes. This article analyzes the criminal policy of chemical castration against perpetrators of repeated sexual crimes against children in Indonesia. The theory of criminal policy proposed by Marc Ancel and the theory of the purpose of punishment by Herbert L. Packer are used as the basis for discussing this issue. This article is a normative legal research or literature study/document study. Studies are conducted on written state regulations and other legal materials, as well as literature that is relevant to the topic being discussed. The conclusion of this study shows that Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to become Laws and Government Regulations Number 70 of 2020, regarding chemical castration, it should be