Dampak Kebijakan Pelarangan Cantrang di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur - Azrin Syamsuddin; Akhmad Fauzi; Achmad Fahrudin; Eva Anggraini (Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan, 2022)
Pelarangan operasi alat tangkap cantrang (ATC) melalui Permen KP No.2/Permen-KP/2015 yang kemudian diperbaiki dengan Permen KP No.71/Permen-KP/2016 berpengaruh terhadap kegiatan perikanan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha yang bergantung pada komoditas ikan tangkapan ATC. Penelitian dilaksanakan pada Maret—April 2019 di tiga desa nelayan di kecamatan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha perikanan yang memanfaatkan alat tangkap cantrang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran kondisi ekonomi dan sosial pelaku usaha di lapangan. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan mactor, smic-prob, dan multipol. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan ATC berpengaruh signifikan terhadap pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan penangkap ikan dan pelaku usaha industri hilirnya. Oleh karena itu, strategi skenario pembangunan ke depan adalah perlunya adaptasi dengan memodifikasi alat tangkap cantrang, koordinasi seluruh aktor di lapangan dalam implementasi adaptasi, penggantian alat tangkap dengan melibatkan aparat keamanan, dan pengalihan mata pencaharian nelayan dari penangkapan ikan ke pembudidayaan ikan.Title: The Impacts of Cantrang Prohibition Policy in Paciran Sub-district, Lamongan Regency, East Java Province The prohibition on the operation of cantrang through the Ministerial Decree No. 2/Permen-KP/2015 which was later corrected by the Ministerial Decree No. 71/Permen-KP/2016 has an effect on fisheries activities in Paciran District, Lamongan Regency, East Java. This study aims to analyze the economic and social impacts on business actors who depend on cantrang caught fish commodities. The research was conducted in March—April 2019 in three fishing villages in the sub-district. Data was collected through interviews with fisheries business actors who used cantrang. This research is a qualitative descriptive study that provides an overview of the economic and social conditions of business actors in the field. The analysis in this study was carried out using the Mactor, Smic-Prob, and Multipol approaches. The results of the analysis show that the cantrang prohibition policy has a significant effect on fisheries business actors, especially fishers and their downstream industry business actors. Therefore, the future development scenario strategy is adaptation toward this policy by modifying cantrang fishing gear, coordinating of all actors in implementing adaptation, replacing fishing gear by involving security forces, and diverting fishers livelihoods from fishing to fish cultivation.