PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL - Salundik (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, 2022)
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua tingkah laku yang ada di dalam masyarakat harus diatur oleh hukum, tidak terkecuali dengan makanan dan obat obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika melihat fungsi dan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka jelas ditemukan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini ditemukan obat yang sangat berbahaya bagi anak-anak, dimana didalam obat anak-anak tersebut mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan anak-anak mengalami gagal ginjal dan dapat menyebabkan kematian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kematian anak-anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) mencapai 159 anak hingga 31 Oktober 2022. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, tingkat kematian (fatality rate) kasus gagal ginjal ini mencapai 52 persen. Adapun pasien yang meninggal didominasi oleh anak berusia 1-5 tahun dengan total mencapai 106 kasus.