POLITIK HUKUM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PADA PENDIDIKAN DASAR DI ERA 4.0 - M. Naufal Arifiyanto; Kustomo . (STKIP PGRI Jombang, 2022)
Hasil penelitian dari Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2016 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi, bertepatan dengan kondisi tersebut pada periode ke-dua Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya memfokuskan pada peningkatan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur saja, tetapi juga memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah bertekat memperbaiki kualitas pendidikan demi mempersiapkan manusia Indonesia yang siap dalam era 4.0 dalam bentuk kebijakan merdeka belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Dan Arah Kebijakan Merdeka Belajar Pada Pendidikan Dasar Di Era 4.0. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka dijelaskan oleh Kemdikbud berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Politik hukum dalam kebijakan ini adalah, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik esensi dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila.