Perjumpaan Antara Gerakan Moral Dan Manuver Politik Pada Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia - Abdul Rahman (LPPM Universitas Pramita Indonesia, 2022)
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia serta reaksi yang muncul dari kubu pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka maupun pemberitaan dari harian online. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melakukan perbandingan antara sumber informasi yang satu dengan sumber informasi yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan oleh iklim reformasi, termasuk pemerintahan Joko Widodo memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk berserikat dan berpendapat di muka umum. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian warga negara Indonesia yang ditandai dengan deklarasi KAMI yang mengklaim diri sebagai sebuah gerakan moral untuk meyelematkan Indonesia. Namun pada sisi lain pihak pendukung pemerintah menilai bahwa KAMI penuh dengan muatan politis yang berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Joko Widodo. Abstract This article aims to find out the background of the Declaration of the Action to Save Indonesia and the reactions that emerged from the government and the community. This study uses qualitative research methods by utilizing library sources and news from online newspapers. The collected data is then analyzed by making comparisons between one information source and another. The results of the study show that the government generated by the reform climate, including the Joko Widodo administration, provides an opportunity for every citizen to associate and express opinions in public. This opportunity was used by some Indonesian citizens which was marked by the KAMI declaration which claimed to be a moral movement to save Indonesia. However, on the other hand, the supporters of the government consider that KAMI is full of political content that seeks to delegitimize the government of Joko Widodo.