IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN - Nyoman Ardika; M Soleh (Bajang Institute, 2022)
Dalam menjalankan kegiatannya seorang pengusaha seringkali tidak melakukannya sendiri tetapi bekerjasama dengan pihak lain, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis.Perjanjian kerjasama ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Pertama (Pemberi Kerja) maupun Penerima Kerja sebagai pihak ke-dua, karena perjanjian kerjasama ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kerja tersebut. Para pihak harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian telah sesuai dan telah memberikan perlindungan yang memadai. Dalam praktek perjanjian kerjasama sering memakai perjanjian baku (standard contract) atau klausula baku. Hal ini disebabkan karena keadaan sosial ekonomi dan sifatnya yang praktis. Penggunaan perjanjian baku pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama, tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidak seimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan dalam menggunakan upaya hukum.