ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP ALOKASI APBD TERHADAP PEMULIHAN UMKM DKI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 - Nana Nurwaesari (Citra Institute, 2022)
UMKM menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat DKI Jakarta. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis menunjukkan sekitar 90 persen pelaku usaha ultra-mikro mendominasi Jakarta. Terbukti pada Krisis Moneter 1998, UMKM hadir menjadi pahlawan perekonomian masyarakat dan pada Krisis Global 2008, UMKM tidak berdampak. Sayangnya, kondisi ini sangat berbeda saat pandemi COVID-19 hadir di mana kondisi UMKM Jakarta menjadi ‘pincang’. Studi literatur dan data lapangan menunjukkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk UMKM di DKI Jakarta tidak seberapa tinggi seperti dua sektor utama lain yakni, sektor Pendidikan dan Kesehatan. Padahal, selama ini UMKM selalu digadang-gadangkan menjadi sektor penting penyelamat perekonomian rakyat terutama, kelas menengah ke bawah, terutama saat krisis ekonomi melanda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap alokasi APBD UMKM DKI Jakarta pada 2019 hingga 2021, di mana penulis akan membandingkan dan menganalisis alokasi APBD tersebut dari satu tahun sebelum pandemi, saat pandemi hadir, dan tahun berikutnya. Dari hasil penelitian didapat 3 (tiga) temuan. Pertama, pandemi COVID-19 memberi dampak buruk terhadap pelaku UMKM Jakarta. Minimal sekitar 70 persen omzet pelaku UMKM Jakarta menurun. Kedua, dampak pandemi terhadap pelaku UMKM melibatkan dinamika ekonomi-politik APBD di mana hal ini juga melibatkan peran para aktor Eksekutif dan Legislatif Pemprov DKI Jakarta, yang mana ditemukan perbedaan signifikan antara alokasi APBD UMKM Jakarta pada 2019, 2020, dan 2021. Ketiga, KSBB UMKM sebagai salah satu program bantuan untuk pemulihan UMKM selama pandemi masih belum merata dan efektif secara keseluruhan. Pada bagian akhir, peneliti menyertakan rekomendasi kebijakan publik untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Kata Kunci : UMKM; APBD DKI Jakarta; Ekonomi Politik; Kebijakan Publik; Pandemi COVID-19