Konsep Penyempurnaan Batas Wilayah Kerja Lanal-Lanal di Jajaran Lantamal III Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004: The Concept of Completing the Boundary of the Lanal-Lanal Work Area in the Line of Lantamal III Viewed from the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 - Guruh Dwi Y. S; Trismadi Trismadi; Dian Adrianto; Eka Djunarsjah (Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), 2016)
Lantamal III TNI AL merupakan bagian Gelar Pangkalan Utama di jajaran Koarmabar, dengan pembagian wilayah kerja tertentu sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sebagai dasar penarikan batas wilayah kerja Lanal-lanal dibawah Lantamal III. Untuk menetapkan batas wilayah kerja Lanal-lanal di jajaran Lantamal III dibutuhkan landasan hukum dan aspek teknis yang diakui oleh Undang-undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri I/2006 tentang pedoman penegasan batas daerah. Kaitannya dengan unsure-unsur Lantamal/Lanal yang terbatas kemampuannya, Komandan Lantamal/Lanal sebagai Muspida (musyawarah pimpinan daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota, bila disesuaikan batas laut daerah akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan keamanan laut di daerah tersebut.