Praktik Jual Beli Tanah Garapan Milik Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam - Yunus Yunus; Ali Aminulloh; Irvan Iswandi (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
This article discusses the practice of smallholders in Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency purchasing and selling land owned by Perhutani in accordance with Islamic law. Perhutani BKPH Haurgeulis, Mekarjaya Village Government, and smallholders were observed in the field to collect data for this qualitative descriptive study. Interviewing, observation, and documentation studies are methods of data collection. According to the findings of the study, farmers in Mekarjaya Village purchased and disposed of arable land through secret agreements or without the knowledge of the landowner (Perhutani). The buying and selling is accomplished by making direct offers to interested parties, who then determine the desired price. If both parties agree, the transaction is completed with a receipt as evidence. Because the object being traded does not belong to the seller, the practice of buying and selling does not meet the criteria. This practice is prohibited by Islamic law because it violates the terms and conditions of buying and selling.Keywords: Buying and selling; Cultivated Land; Islamic law AbstrakArtikel ini mendiskusikan tentang praktik jual beli tanah garapan milik Perhutani oleh para petani penggarap di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ditinjau dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui studi lapangan terhadap pihak Perhutani BKPH Haurgeulis, Pemerintah Desa Mekarjaya, dan petani penggarap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik jual beli tanah garapan oleh petani Desa Mekarjaya dilakukan dengan akad bawah tangan atau tanpa sepengetahuan pihak pemilik tanah (Perhutani). Jual beli tersebut dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada yang berminat kemudian mereka menentukan harga yang dikehendaki. Jika kedua belah pihak setuju maka transaksi dilakukan dengan bukti kwitansi. Praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat khususnya dalam objek yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. Dalam pandangan Hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pelanggaran mengenai ketentuan dan syarat-syarat jual beli.Kata Kunci: Jual beli; Tanah Garapan; Hukum Islam