EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI RAMBUTAN PARIT KABUPATEN OGAN ILIR - Sri Sulastri; Yanuar Sasmita; Femi Asteriniah; Syofyan Syofyan (Universitas Kadiri, 2022)
Pola migrasi ini merupakan fenomena yang rasional dan dinamis dalam mencari kesempatan yang baru guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Akibatnya terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Secara garis besar pelaksanaan program transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penyediaan calon lokasi transmigrasi, penyiapan pemukiman serta fasilitas umum, pengerahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigrasi, kemudian diakhiri dengan penyerahan tanggung jawab pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada pemerintah daerah. Di samping itu masih banyak pula kawasan-kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetapi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru, kedepan paradigma pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dilakukan dengan pendekatan “pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)”. Konsep pendekatan yang diterapkan adalah dengan melakukan revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada serta reorientasi pembangunan kawasan-kawasan transmigrasi yang baru menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan selanjutnya disebut “Kota Terpadu Mandiri” (KTM). Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui hasil dari Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan dan Parit Kabupaten Ogan Ilir. Bila dillihat dari jenis data dan teknik analisis yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data dan teknik analisis kualitatif. Dalam Penelitian ini telah dilakukan dengan baik, terlihat dari pengukuran 12 indikator masih ada kekurangan dan perlu diperbaiki terhadap 2 indikator 1) kejelasan sasaran penerima program, 2) jumlah sarana prasarana secepatnya dilakukan pembangunan yang berkelanjutan.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.