INTERVENSI HINDIA BELANDA TERHADAP BIROKRASI KERAJAAN MUNA, 1910-1947 - Herni Inggraeni; Aslim Aslim; Ali Hadara; Salebaran Salebaran (Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, 2022)
Penelitian ini mengkaji tentang intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna, 1910-1947 dengan tujuan untuk: (1) Menjelaskan struktur pemerintahan Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (2) Menjelaskan intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (3) Menerangkan dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pascamasuknya Hindia Belanda struktur pemerintahan Kerajaan Muna mengalami perubahan, pertama pemerintahan pusat (gouvernement) terdiri dari aparat pemerintah dan aparat agama. Kedua, pemerintah daerah (swapraja) terdiri dari Raja (Omputo), Bhonto bhalano, Mintarano bhitara, Kapitalao, Ghoerano, Kino Bharata, Kino dan Mino. Fato Lindano, Parabhela, Kapita, Pengawal Raja. (2) Hindia Belanda melakukan intervensi pada birokrasi Kerajaan Muna seperti pengahapusan Dewan Sara, membentuk pemerintahan distrik, berwenang dalam memilih raja, mengubah sistem pemerintahan, serta menghapus beberapa kedudukan pejabat kerajaan. (3) Dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna yakni, menimbulkan gerakan perlawanan masyarakat pada Hindia Belanda, perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang sosial, serta perubahan di bidang kebudayaan.