Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana - Muhammad Fahri Fauzadeli (Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2022)
AbstrakRevolusi digital saat ini sedang ramai diperbincangakan karena telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia ekonomi bahkan dalam seluruh aspek dalam kehidupan termasuk di Indonesia. Perkembangan sistem keuangan di bidang teknologi informasi dan finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berkaitan. Saat ini alat pembayaran juga telah mengalami era digitalisasi yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan dengan sebutan dompet elektronok (electronic wallet).Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.Perlindungan hukum terhadap nasabah E-Wallet atas kebocoran data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana secara keseluruhan membahas tentang hak-ha konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk merahasiakan suatu data pribadi para nasabahnya yang bertujuan agar kepentingan data pribadi nasabah dapat terlindungi dan itdak menimbulkan sengketa.