PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI MEDAN - Fransiskus David Ferdy Sinurat; Prins David Jemil Tamba; Syawal Amry Siregar (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung, 2022)
Tindak pidana korupsi masih terjadi dan terus mengalami peningkatan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat korupsi di Indonesia juga sudah meluas keberbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “kanker” ganas korupsi terus menggorogotisarf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisisinstutisional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat saja, di daerah-daerah namun kasus korupsi telah hampir di seluruh Indonesia mengalami korupsi di berbagai instansi, perlu adanya suatu penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dalam menangani pemberantasan korupsi khusus yang terjadi di kota medan. Dari latar belakang yang disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK dalam penanganan kasus korupsi, bagaimana pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di kejaksan negeri medan, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil pernyataan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan (1) bagaimana proses pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri medan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan negeri medan, pihak kepolisian dalam pelaksanan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (3) bagaimana hubungan kerjasama/kewenangan antara kejaksaan, kepolisian dalam menjalankan proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.