PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR - Setyawan, Arief; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang (COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA, 2022)
Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tantang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai balanced e-government scorecard sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif. Kedua faktor penghambat : keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang