TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA CETAK TERHADAP KESALAHAN PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK SESEORANG ATAU KELOMPOK DI MASYARAKAT - Erbay Tredya Pratama Christya Muhdy (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.Penulisan ini di latar belakangi oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak terkait dengan cara menggugat secara materiil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggung jawabnya dalam media cetak yang mencemaran nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat.Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kenseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1376 KUHPerdata dan Pasal 6 UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999 khususnya dan pasal 1365, 1367, 1372, 1380 pada umumnya.Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerdata yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan.Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.Perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat. Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.Kata kunci: Tanggung jawab keperdataan, Media cetak, Penghinaan (defamation) dan pencemaran nama baik.