Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor) - Indra Widjaya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Di Kota Malang, keberadaan becak motor semakin banyak. Dan sebagai moda transportasi, banyak orang menggunakannya. Keberadaan becak motor di Kota Malang sendiri belum ada larangan, sehingga mereka bisa beroperasi di mana saja. Baik itu di jalan-jalan protokol, maupun jalanan kampung.Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul â€œUpaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)â€.Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang dikaitkan dengan realita yang ada.Hasil dari penelitian ini diketahui upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor yaitu adanya upaya preservatif. Bisa dilihat dari prioritas pengaturan keberadaan becak dan becak motor yang mendapatkan izin dari Walikota bagi becak dan becak motor yang beroperasi menuju ke tempat-tempat wisata dalam wilayah Kota Malang dan jalur-jalur tertentu seperti pasar dikarenakan untuk menghindari terjadinya kemacetan dan penataan lalu lintas di Kota Malang. Mencegah pelanggaran becak motor dalam perlindungan hukum preventif, yaitu pengaturan beroperasinnya becak dan becak motor, terutama untuk becak motor hanya diperbolehkan beroperasi menuju ke tempat-tempat wisata dalam wilayah Kota Malang dan jalur-jalur tertentu seperti pasar. Perlindungan represif yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu adanya sanksi dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh polisi, sehingga pengemudi becak motor yang beroperasi di daerah Mitra Plaza bisa ditangkap karena dianggap melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait upaya penertiban becak motor di Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor adalah belum adanya aturan resmi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota tentang keberadaan becak motor. Ditinjau dari sisi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 TentangÂ Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor, tidak ada satu pasal pun yang mengatur keberadaan becak motor, sehingga selama ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan Forum Lalu Lintas Kota Malang hanyalah sebatas inisiatif daerah dengan melihat keberadaan becak motor.Kata kunci: Upaya, Perizinan, Becak Motor.