JAMINAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT MELALUI TRANSPARANSI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TULUNGAGUNG - Latansa Firmanasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
PDAM Kabupaten Tulungagung sebagai otoritas lokal yang berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik dan mensejahterahkan masyarakat sudah seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan pengaturan terhadap penyediaan air minum yang memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, menciptakan kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum â€œTirta Cahya Agungâ€. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala aspek teknik yang meliputi : terbatasnya jaringan, pelayanan air oleh pihak lain, penggunaan air tanah yang cukup tinggi, kebocoran/kehilangan air, dan apek manajemen yang meliputi : lemahnya pengawasan dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Sehingga dalam hal ini PDAM Kabupaten Tulungagung harus melakukan strategi melalui transparansi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dengan menyediakan informasi kegiatan yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Transparansi pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap hasil pengawasan secara obyektif dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Keyword : Air Bersih, Tranparansi, Pengawasan